PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);-----
3. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT pemilik sekaligus penguasa fisik yang sah dan beritikad baik atas sebidang tanah perponding/adat sebagaimana Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor: 593.21/1.70/DM/XII/2004 tertanggal 20 Desember 2004 dengan tanah seluas keseluruhan ±7.100 m?2; yang terletak di RT/RW 02/01, Desa Madang, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas geografis sebagai berikut:

•  Utara : Berbatasan dengan Badin;
•  Barat : Berbatasan dengan Halid;
•  Selatan   : Berbatasan dengan Tamin;
•  Timur : Berbatasan dengan Halid;

Dan titik kordinat (plotting boundary), sebagai berikut:

Luas Kordinat: 7.100 m²

Dan kemudian kedudukan tanah tersebut terjadi pembetulan atau penegasan berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan tertanggal 28 September 2026 yang mana objek tanah milik PENGGUGAT memiliki batas-batas sebagai berikut:

• Utara      : Berbatasan dengan Badin;
• Barat      : Berbatasan dengan Halid;
• Selatan    : Berbatasan dengan Mukhtar;
• Timur      : Berbatasan dengan Tamin;

Dan berkedudukan di RT/RW 01/01, Desa Madang, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Menyatakan secara hukum bahwa riwayat perolehan kepemilikan dan penyerahan fisik atas Objek Sengketa Milik Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat berupa Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor: 593.21/1.70/DM/XII/2004 tertanggal 20 Desember 2004, Kwitansi tertanggal 20 Desember 2004, serta penyerahan hak dari Sdri. Normansyah, dan penegasan batas tanah sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lapangan tertanggal 28 September 2026 adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum mengikat;--
2. Menyatakan tindakan PARA TERGUGAT yang melakukan kegiatan penguasaan lahan, pembukaan lahan (land clearing), penggarapan, dan/atau kegiatan pertambangan di atas objek sengketa tanpa persetujuan dan tanpa penyelesaian hak atas tanah dengan PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdata serta ketentuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara;-
3. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menghentikan seluruh aktivitas pertambangan atau land clearing, mengosongkan, menyerahkan, dan mengembalikan Objek Yang Dikuasai PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam keadaan aman, baik, kosong, dan tanpa beban hak apa pun di atasnya;

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT seluruhnya, baik Materiil dan Immateriil